Program deradikalisasi mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir ini. Pemerintah sepertinya mengalami disorientasi terhadap akar masalah radikalisasi. Namun masalah itu diyakini tidak menjadi ancaman pada Pilkada serentak.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1).
Politisi PKB ini mengatakan hampir tidak ada pembinaan pada ormas ormas ataupun kelompok masyarakat lainnya yang berpotensi terpengaruh paham transnasional.
"Bahkan hampir tidak ada dialog dengan kelompok kelompok tersebut. Padahal upaya yang paling efektif dalam rangka deradikalisasi adalah dengan dialog," kata Lukman Edy.
Tugas itu menurut dia lagi, seharusnya digarap misalnya oleh Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun lembaga itu tidak pernah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan menangkal deradikalisasi.
"Banyak program-program Kesbang yang tidak jalan. Padahal Kesbang itu fungsinya adalah membentuk karakter bangsa dan menanggulangi deradikalisasi," katanya.
Ia mencontohkan disorientasi dalam melakukan deradikalisasi adalah tidak pernah diundangnya ormas Front Pembela Islam (FPI). "Kenapa pemerintah tidak ajak dialog ormas seperti FPI. Apa Kemendagri pernah undang FPI?" tanya dia.
Namun ketika ditanya apakah radikalisasi itu menjadi ancaman pada Pilkada Serentak, terutama pada Pilkada DKI, Lukman Edy meyakini hal itu tidak akan terjadi.
"Secara umum tidak. Karena saya mengamati bukan hanya DKI saja tapi 101 pilkada di seluruh Indonesia," kata Lukman Edy. [rimanews]
PKB: Kenapa Pemerintah Tak Pernah Undang FPI Untuk Berdialog, Selalu Saja Sudutkan FPI & Umat Islam
4/
5
Oleh
Unknown
